SURABAYA, beritakisahnyata.com – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jawa Timur mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terjadi di sebuah restoran di kawasan Taman, Kabupaten Sidoarjo.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan seorang warga negara asing (WNA) berinisial FD (57), yang diketahui sebagai pemilik restoran sekaligus pemegang KITAS investor, sebagai tersangka. Ia diduga melakukan eksploitasi terhadap 19 pekerja, termasuk seorang anak.
Pengungkapan kasus ini disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers di Gedung Bidhumas Polda Jatim, Rabu (11/11/2026).
Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Jatim dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang serta melindungi masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari berbagai bentuk eksploitasi.
“Polda Jawa Timur berkomitmen menindak tegas setiap praktik perdagangan orang dan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum kami lakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap para korban,” ujar Kombes Pol Abast.
Ia menegaskan, penanganan perkara TPPO tidak hanya berfokus pada proses hukum terhadap tersangka, tetapi juga memastikan para korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang diperlukan.
“Bagi kami, perlindungan korban merupakan bagian penting dalam penanganan perkara ini. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar hak-hak korban, termasuk pendampingan dan pemulihan kondisi psikologisnya, dapat terpenuhi,” tambahnya.
Sementara itu, Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Dr. Ganis Setyaningrum menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan, dugaan praktik eksploitasi terhadap para pekerja tersebut berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026.
Tersangka diduga merekrut para pekerja melalui media sosial, kemudian mengikat mereka dengan perjanjian kerja.
Namun, berdasarkan keterangan para korban dan alat bukti yang dikumpulkan penyidik, meskipun restoran belum beroperasi, para pekerja diduga telah dipaksa melakukan pekerjaan dengan beban kerja yang tidak sebanding dengan upah yang diterima.
Para pekerja diketahui hanya menerima upah berkisar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.
Tak hanya itu, para korban juga diduga mendapat ancaman denda sebesar Rp5 juta hingga Rp15 juta apabila mengundurkan diri sebelum masa kerja tiga bulan.
“Berdasarkan keterangan para korban yang telah kami periksa dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menemukan adanya praktik eksploitasi terhadap para pekerja. Temuan tersebut menjadi bagian dari dasar proses penyidikan dan penetapan tersangka,” jelas Kombes Pol Ganis.
Dalam pengembangan penyidikan, polisi juga mendalami dugaan kekerasan seksual terhadap dua korban laki-laki. Pendalaman dilakukan dengan tetap mengedepankan perlindungan identitas, privasi, serta kondisi psikologis para korban.
Selain menetapkan tersangka, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya telepon genggam, pakaian, akta kelahiran, serta dokumen kontrak kerja yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Atas dugaan perbuatannya, tersangka dijerat dengan ketentuan pidana terkait tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak, dan ketenagakerjaan sesuai hasil penyidikan.
Untuk dugaan tindak pidana perdagangan orang, penyidik menerapkan ketentuan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan memperhatikan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.
“Polda Jawa Timur memastikan proses penyidikan terus berjalan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga berkomitmen memastikan para korban mendapatkan perlindungan serta pendampingan yang dibutuhkan,” ujar Kombes Pol Ganis.
Dalam upaya memberikan perlindungan kepada para korban, Polda Jatim telah berkoordinasi dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur untuk menyediakan rumah aman serta layanan pendampingan psikologis sesuai kebutuhan para korban.
Polisi juga berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda terkait status keimigrasian tersangka. Adapun langkah administratif keimigrasian selanjutnya menjadi kewenangan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di akhir keterangannya, Kombes Pol Ganis mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar, terutama pekerjaan di luar negeri, termasuk di negara-negara yang sedang mengalami konflik.
“Polda Jatim mengimbau agar masyarakat tidak mudah tergiur untuk bekerja di luar negeri dengan gaji besar,” pungkas Kombes Pol Ganis. (dik)